DENPASAR – Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menghadiri kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali (Kesbangpol Provinsi Bali), Rabu (25/2/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang strategis bagi perangkat daerah dan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap perencanaan program kerja ke depan, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas politik dan kualitas demokrasi di Bali.
Dalam forum tersebut, I Putu Agus Tirta Suguna menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam memperkuat demokrasi secara berkelanjutan. Menurutnya, penguatan literasi politik dan kesadaran demokrasi masyarakat perlu terus dilakukan, tidak hanya pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga pada masa non tahapan.
“Kami mengusulkan adanya program kerja sama antara Kesbangpol Provinsi Bali dan Bawaslu Bali, khususnya dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Penguatan demokrasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk pada masa non tahapan pemilu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sinergi antara Bawaslu dan Kesbangpol dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan bersama seperti forum diskusi publik, pendidikan politik bagi pemilih pemula, serta sosialisasi pengawasan partisipatif di tingkat desa dan kelurahan. Program tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki pemahaman yang utuh tentang peran pengawasan pemilu dan pentingnya menjaga integritas demokrasi, bahkan di luar periode penyelenggaraan pemilu.
Lebih lanjut, Ketua Bawaslu Bali menegaskan bahwa penguatan demokrasi di masa non tahapan merupakan bagian dari upaya membangun budaya politik yang sehat dan partisipatif. Dengan edukasi yang berkesinambungan, masyarakat diharapkan semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berdemokrasi.
Sementara itu, pihak Kesbangpol Provinsi Bali menyambut baik usulan tersebut dan menilai bahwa kolaborasi lintas perangkat daerah merupakan kunci dalam menjaga kondusivitas daerah serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu untuk terus memperkuat demokrasi di Bali, sehingga tetap berjalan transparan, partisipatif, dan berintegritas di setiap fase penyelenggaraan, termasuk pada masa non tahapan. (bs)