Bawaslu Bali: Pastikan Implementasi Hukum Berjalan Dalam Proses Elektoral

BADUNG – Anggota Bawaslu Bali, Gede Sutrawan, menegaskan, dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan harus berpegang teguh pada regulasi. Menurutnya, sebagai bagian dari pengawas Pemilu, sepantasnya memastikan implementasi dari undang-undang dalam proses elektoral, baik Perbawaslu dan produk hukum non-Perbawaslu.

“Tegakkan keadilan Pemilu dan Pemilihan dengan mengamalkan undang-undang secara murni demi mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas,” terangnya, saat menghadiri sosialisasi Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Badung di Bali Dynasty Resort, Sabtu (15/6/2024).

Sutrawan menganalogikan, bahwa hukum merupakan cahaya lentera yang memberi terang pada tiap peristiwa. Untuk itu, sepantasnya diamalkan dalam langkah-langkah pengawasan, “Hukum bagai lentera yang menerangi hidup dan terangnya harus kita jaga bersama,” ungkapnya, dalam acara yang juga menghadirkan pegiat Pemilu, Ngakan Made Giriyasa, dan Ketua KPU Kabupaten Badung, I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Bali tersebut juga menegaskan kepada jajarannya agar secara aktif melakukan mitigasi terhadap isu-isu yang berkembang kaitannya dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang turut serta berpolitik praktis.

“Cegah dulu potensi adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN lebih awal. Itu merupakan bagian tugas kita sebagai Pengawas Pemilu, jangan sampai itu menjadi fatal,” pungkasnya. (bs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *