BADUNG – Partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat menjadi salah satu indikator suksesnya proses Pemilu. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Widyardana Putra, saat menghadiri kegiatan Konsolidasi Bawaslu dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama di Aryaduta Bali, Jumat (23/6/2023).
Widy juga menjelaskan, dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemilu/Pemilihan, Bawaslu membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat dengan harapan dapat berjalan sebagaimana asas penyelenggaran Pemilu yang luber dan jurdil (langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), dan demokratis.
“Peran kelompok-kelompok pada seluruh elemen masyarakat menjadi salah satu indikator kesuksesan proses Pemilu Bangsa ini, sebab itu, Bawaslu mendorong optimalisasi Pengawasan Partisipasif hari ini,” katanya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Bali ini menuturkan, dalam pengawasan partisipatif, apabila nanti menemukan indikasi dugaan pelanggaran dalam proses Pemilu, Widy meminta masyarakat dapat menyampaikannya melalui Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGap Lapor) yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai dugaan awal pelanggaran Pemilu.
“Jika bapak/ibu menemukan indikasi dugaan pelanggaran Pemilu dapat dilaporkan melalui aplikasi SIGap Lapor yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai dugaan awal pelanggaran Pemilu,” ungkapnya.
Sejalan dengan Widy, Akademisi Kepemiluan, Gede Wirata menyampaikan maksimalnya partisipasi publik ikut mengawasi jalannya Pemilu sebagai pengawas partisipatif, dinilai dapat meminimalisir adanya dugaan-dugaan pelanggaran pada Pemilu itu sendiri.
Menurutnya, potensi pelanggaran dapat dipetakan berdasarkan kecendrungan pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya, dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan Pemilu dan mendorong Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama untuk menyampaikan pesan-pesan moral tentang Pemilu yang bermartabat, dapat menjadi opsi dalam mencegah pelanggaran.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Badung, I Ketut Alit Astasoma menyebutkan melalui kolaborasi yang kuat antara Bawaslu, partai politik peserta Pemilu, tokoh adat, dan tokoh agama, nantinya dapat menciptakan pondasi yang kokoh bagi partisipasi publik yang inklusif dan berkelanjutan dalam Pemilihan Umum.
“Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, saya yakin kita akan mencapai kemajuan yang signifikan dalam memperkuat partisipasi publik dalam Pemilihan Umum kita. Saya berharap agar rapat konsolidasi ini menjadi langkah awal yang inspiratif dan produktif menuju pemilihan yang adil dan demokrasi yang berkualitas,” pungkasnya. (bs)