BULELENG – Pengamalan semua konsep Tri Sakti yang dibuat oleh Proklamator kita akan tetap terjaga jika semua stakeholder di daerah bersinergi satu sama lain. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah Buleleng, Gede Suyasa, yang menjadi narasumber dalam dialog interaktif bertajuk “Tri Sakti Bung Karno” yang dilaksanakan serangkaian Bulan Bung Karno V.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Buleleng bekerja sama dengan salah satu stasiun radio di Singaraja itu mengambil tempat di STAHN Mpu Kuturan, Selasa (6/6/2023) sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mengenai konsep Tri Sakti Bung Karno.
Selain Sekda Suyasa, kegiatan yang mengundang 80 mahasiswa sebagai peserta dialog tersebut menghadirkan narasumber yaitu Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Lilik Sudirga Raka, Ketua FKUB Kabupaten Buleleng, I Gede Made Metera.
Sekda Suyasa menjelaskan, manusia tetap mengalami dinamika hidup di tengah tantangan global namun makna dari ajaran Tri Sakti Bung Karno yang berisi tentang berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan harus tetap dijadikan pedoman sebagai jalan ke luar untuk membangun kemandirian bangsa.
Berdaulat secara politik tersebut dikatakannya bahwa Indonesia sendiri masih mengimplementasikannya dengan masih menjalankan politik bebas aktif yang mana Indonesia sendiri tampil untuk mendamaikan dunia.
Kemudian berdikari secara ekonomi di daerah dibuktikan dengan implementasi kebijakan pemanfaatan produk dalam negeri dengan penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 % serta penggunaan E-Katalog atau E-Purchasing lokal pada setiap barang pengadaan pemerintah sehingga tingkat inflasi menjadi terkendali.
Selanjutnya berkepribadian dalam kebudayaan tersebut meskipun dalam perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini tentunya tetap harus mengadopsi nilai kebudayaan tradisional yang kita miliki sehingga kearifan lokal daerah tetap terjaga yang dikatakan taksu Bali itu.
“Semua pengadaan barang di pemerintahan harus mengandung TKDN dan memesan menggunakan E-Katalog, dan hal itu sudah dibuktikan di Buleleng yang pada tahun ini persentase penggunaannya sudah mencapai 66 % dan targetnya ke depan bisa mencapai 80%,” jelasnya.
Ia menyebutkan, pemerintah yang bertugas untuk membuat regulasi dan memfasilitasi, jika semua itu didukung oleh seluruh elemen masyarakat niscaya konsep Tri Sakti tersebut akan kuat dan konsisten untuk diterapkan.
“Semua pengamalan konsep Tri Sakti ini akan berhasil jika bisa bersinergi, kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyukseskan terwujudnya konsep tersebut dan kehidupan sehari-hari,” tutupnya. (bs)