DENPASAR – Sejumlah pekerja pariwisata di Bali mendatangi DPRD Bali, Selasa (27/10/2020). Mereka mengadukan nasibnya yang di-PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja. DPRD Bali berjanji akan segera memanggil perusahaan (hotel) yang mem-PHK mereka.
Kedatangan para pekerja pariwisata yang diantar Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali tersebut diterima Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta, didampingi anggota I Nyoman Wirya. Para pekerja pariwisata yang kena PHK tersebut diterima di Wantilan DPRD Bali.
Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali, Ida Dewa Made Rai Budi Darsana, mengatakan, ada ratusan karyawan yang di-PHK pihak hotel. “Kami ingin agar DPRD Bali memanggil pemilik hotel, agar mereka bisa diberikan pencerahan bahwa apa yang mereka lakukan tersebut tidak adil bagi masyarakat Bali,” katanya.
Kata dia, para karyawan itu di-PHK pada 2 Oktober lalu. Surat PHK dikirim lewat Pos. “Ini sesuatu yang tidak beretika,” ujarnya.
Ida Dewa Rai Budi Darsana mengatakan, para pekerja pariwisata ini selama pandemi sudah rela dipotong upahnya hingga 75 persen. Mereka hanya menerima 25 persen saja. “Itu bagian kontribusi kepada perusahaan supaya bisa sama-sama bertahan dalam situasi pandemi,” katanya.
Namun, tanya dia, kenapa para karyawan ini tetap di-PHK. Apalagi Gubernur Bali sudah mengeluarkan surat edaran agar jangan ada PHK terhadap karyawan selama pandemi Covid-19.
“Kami mohon kepada Gubernur agar melindungi rakyatnya. Kepada siapa lagi kami minta perlindungan,” harapnya.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta, mengaku sangat prihatin atas PHK yang menimpa pekerja pariwisata. Ia mengatakan, seharusnya jangan menjadikan force major pandemi Covid-19 untuk mem-PHK karyawan.
Ia berharap, para pengusaha, terutama yang bergerak di sektor pariwisata agar mengikuti Surat Edaran Gubernur Bali agar jangan sampai ada PHK. Gung Budiarta berjanji akan segera memanggil Kadis Naker Bali.
Ia juga mengatakan akan segera turun ke lapangan, apa benar ada PHK. “Kami akan melihat secara langsung akar persoalan di lapangan. Kami akan segera memanggil perusahaan di sektor pariwisata yang melakukan PHK,” tandasnya. (bs)