PEKERJAAN TAMBAHAN BAWASLU, AWASI PROTOKOL KESEHATAN TIAP TAHAPAN PILKADA

DENPASAR – Mengawasi penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada menjadi tambahan pekerjaan bagi Bawaslu. Bawaslu dan jajarannya harus memastikan bahwa tahapan Pilkada dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Termasuk saat pelaksanaan tahapan pendaftaran paslon, tahapan kampanye, serta pemungutan dan perhitungan suara.

Itu diungkapkan Ketua Bawaslu RI, Abhan, dalam webinar bertajuk “Sinergi Bawaslu-JMSI Sukseskan Pilkada 2020” yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Kamis (27/8/2020). Webinar dipandu Ketua Bidang Kerjasama AntarLembaga JMSI, Jayanto Arus Adi. Turut serta dalam webinar tersebut Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa.

Menurut Abhan, penerapan protokol kesehatan menjadi penentu suksesnya Pilkada yang demokatis, aman dan sehat. Misalnya saat pendaftaran pasangan calon. KPU membatas jumlah peserta yang ikut serta saat paslon mendaftarkan diri. Biasanya, saat pendaftaran paslon melibatkan banyak massa sebagai show of force untuk pertama kalinya.

“Ini harus diatur jangan sampai menimbulkan kerumunan massa ketika masa-masa pendaftaran. Eksekusinya jika terjadi pelanggaran bisa menjadi wilayah bersama. Bisa Bawaslu dengan kepolisian atau dengan Satpol PP. Karena aturan protokol kesehatan Covid ini kan banyak. Ada di UU Karantina, dan peraturan daerah masing-masing soal aturan PSBB, dll. Ini lintas lembaga untuk mengawasi, agar jangan sampai menimbulkan klaster baru saat pendaftaran maupun saat kampanye nanti,” katanya.

Sementara soal kampanye, Abhan mengatakan tidak dibatasi hanya di media daring atau media sosial. Kampanye konvensional masih dimungkinkan karena UU masih menyebut kampanye konvensional, kampanye bertatap muka langsung dengan masyarakat.

“Saya kira tidak bisa hanya dibatasi di medis sosial atau media daring. Karena UU masih menyebut bahwa kampanye-kampanye konvensional masih bisa dilakukan. Tapi sekali lagi harus ada pembatasan sesuai protokol kesehatan. Misalnya kegiatan kampanye hanya dibatasi 50 atau 100 orang. Kami masih menunggu regulasi dari KPU. Tapi prinsipnya bahwa kampanye konvensional tetap dilakukan dengan pembatasan peserta dan protokol kesehatan,” jelasnya.

Abhan menjelaskan, Bawaslu sendiri mendorong semaksimal mungkin agar dilakukan kampanye dengan daring. “Tapi kita tidak bisa menghapus yang sifatnya konvensional. Jadi protokol kesehatan menjadi penentu kepatuhannya sejauhmana. Ini pekerjaan tambahan Bawaslu. Kalau dibatasi, harus ketat mengawasi pembatasan itu,” ujarnya.

Sementara terkait pengawasan kampanye di platform media sosial, Abhan menjelaskan bahwa sudah ada MoU antara Bawaslu, Kementerian Kominfo, dan penyedia platform media sosial di Indonesia, Facebook , Twitter, Google, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar Bawaslu bisa melakukan rekomendasi untuk men-take down kalau ada kampanye-kampanye di medsos itu yang melanggar pemilu.

Misalnya, nanti Bawaslu yang menilai, apakah status dalam medsos termasuk hate speach atau freedom speach. “Itu kan batasnya memang tipis. Kami yang menilai, apakah ini ada pelanggaran pemilihan atau tidak. Kalau dalam kajian kami ini ada pelanggaran pemilihan maka kami akan rekomendasi untuk takedown ke platform. Kalau platformnya bandel maka kami minta Kominfo untuk menindaklanjutim,” jelasnya.

Dikatakan, relama ini rekomendasi Bawaslu selalu ditindaklanjuti oleh platform-platform media sosial yang ada. Yang menjadi persoalan, pelanggaran di media sosial itu sifatnya masif. Berkejaran dengan waktu. “Pagi kami takedown beberapa, sore sudah keluar lagi. Kayak motong kumis. Pagi dipotong, sore sudah tumbuh lagi. Itu persoalan di dunia maya atau medsos. Jadi berkejaran dengan waktu,” katanya.

Sementara ditanya soal paslon harus menunjukkan hasil swab test sebelum mengikuti pemeriksaan kesehatan, Abhan menjelaskan, PKPU soal itu masih digodok. “Belum selesai. Kemarin drafnya, sebelum dilakukan tes kesehatan. Kan ada syarat calon itu sehat jasmani dan sehat rohani. Maka sebelum dilakukan tes kesehatan menyeluruh, harus dilakukan dulu swab test. Apakah paslon itu positif atau negatif.

Kalau hasil tes swabnya positif, maka KPU belum akan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi paslon tersebut. KPU menunggu dulu, paslon tersebut dikarantina dulu sampai dinyatakan negatif. Baru dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Persoalannya, menurut Abhan, masa tahapan pemeriksaan kesehatan itu ada batasnya. “Ini yang kemarin saya sampaikan harus ada payung hukumnya, kalau harus menunggu karantina bakal calon sampai test swabnya negatif,” tandasnya.

Abhan juga mengajak JMSI untuk mengambil peran dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, JMSI bisa ikut jadi pengawas agar penyelenggara Pilkada tetap memegang etika. JMSI bisa mengawasi untuk ikut menyukseskan Pilkada Serentak 2020 yang aman, berkualitas, nyaman dan sehat.

Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, menyambut baik ajakan Ketua Bawaslu RI. Ia mengajak anggota JMSI di seluruh Indonesia untuk ikut ambil bagian mengawasi jalannya Pilkada 2020. Bahkan ia menawarkan, kalau perlu dilaksanakan pelatihan untuk itu. (bs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *