DENPASAR – Anggota Komisi VI DPR RI asal Dapil Bali, Nyoman Parta, menagih janji Menteri BUMN, Erick Thohir, tentang rencana Holding BUMN, Integrasi BUMN dan Merger antar-BUMN. Sebab, sampai saat ini semua itu belum ada rencana detailnya.
“Seperti yang kita ketahui lebih dari Rp 180 T keuntungan BUMN, 75 persen dihasilkan hanya oleh 17 BUMN. Padahal jumlah BUMN 142 dan anak cucu BUMN hampir 700 lebih,” ujar Parta, saat Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian BUMN di DPR RI, Kamis (20/2/2020).
Menurut Parta, banyak BUMN yang hanya bisa menghidupi dirinya sendiri. Ada BUMN yang mengandalkan Penanaman Modal Negara (PMN), dan ada BUMM yang terus menerus rugi dan mati suri.
“Begitu juga dengan anak cucu BUMN yang menjauh dari core bisnisnya. BUMN minyak mengurus rumah sakit. BUMN pelabuhan, Pelindo, yang ikut mengurus outsourcing. Pegadaian mengurus outsourcing. Perusahaan komunikasi, PT Telkom, ikut mengurus bisnis hotel. Begitu pula antara Pertamina dengan PGN, sama-sama juga mengurus bisnis migas. Jadi Pertamina disamping bisnis minyak, juga gas. Sebaiknya difokuskan gas ke PGN,” kata politisi PDI Perjuangan asal Guwang, Gianyar ini.
Sementara berkaitan dengan 7 rencana transformasi BUMN yang disampaikan Kementerian BUMN, Parta memberikan apresiasi. Menurutnya, itu merupakan harapan baru yang membawa aura positif pada BUMN yang selama ini susah berubah, feodal dan minim inovasi.
“Kami juga memberikan apresiasi atas target keuntungan BUMN dari Rp 180 T bertambah 50 persen dari dan juga memberikan pemasukan 50 persen ke kas negara selama 2019-2024. Ini target yang optimistis,” katanya.
Tujuh rencana transformasi BUMN yang di rencanakan Kementrian BUMN, yakni pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan
hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ketujuh, memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. “Khusus untuk distribusi BBM dan gas di daerah kepulauan, saya minta agar Menteri BUMN melakukan penugasan kepada Pertamina dan PNG agar melakukan langkah-langkah untuk daerah-daerah kepulauan yang ada di seluruh Indonesia. Jangan samakan dengan daratan yang serba lancar, daerah kepulaun bisa terganggu oleh pasang surut air sungai dan laut,” pungkas Parta. (bs)