Ketua Bawaslu Bali: Soliditas dan Kedisiplinan Menjadi Fondasi Reformasi Birokrasi

KARANGASEM – Kehadiran Bawaslu Bali menjadi motor penguat dalam Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi yang digelar Bawaslu Kabupaten Karangasem pada Kamis (19/11/2026). Pertemuan ini difokuskan pada transformasi budaya kerja, penguatan disiplin aparatur, serta pembenahan tata kelola kelembagaan demi menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan menyongsong tahapan pemilu serta pemilihan mendatang.

Rapat ini turut diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem, perwakilan BKPSDM Kabupaten Karangasem, serta jajaran staf sekretariat Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten Karangasem.

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, mengapresiasi capaian pembenahan kelembagaan dan soliditas jajaran Bawaslu Kabupaten Karangasem. Kepatuhan dalam menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan serta sinergi kebijakan antara Bawaslu RI dan Pemerintah Provinsi Bali dalam tata laksana kerja harian dinilai menjadi fondasi penting dalam membentuk etos kerja aparatur.

Ia juga menegaskan bahwa perubahan signifikan pada penataan dan kebersihan lingkungan kantor merupakan cerminan langsung dari kesiapan lembaga dalam menghadirkan standar pelayanan publik yang layak dan profesional.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa esensi reformasi birokrasi menuntut perubahan paradigma kerja yang dimulai dari kesadaran pribadi, kepatuhan terhadap ketentuan jam kerja, serta kepemimpinan yang memberi teladan nyata.

“Kompetensi individu tidak akan cukup membawa perubahan tanpa adanya sinergi dan kebersamaan. Pimpinan harus hadir sebagai panutan dalam menegakkan disiplin dan etos kerja bagi seluruh jajaran sekretariat demi memperkuat kinerja kelembagaan,” tegas Suguna.

Merespons arahan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Nengah Putu Suardika, menyatakan bahwa forum ini merupakan ikhtiar konkret untuk mengubah gaya kerja guna menopang tata kelola lembaga serta memperkuat kepercayaan publik. Pihaknya menjadikan arahan Bawaslu Provinsi Bali sebagai kompas perbaikan kinerja ke depan.

Senada dengan itu, Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Karangasem, I Gede Ari Ardana Putra, menjabarkan bahwa reformasi birokrasi menyasar pembenahan sistem kerja secara komprehensif, mulai dari efektivitas anggaran, disiplin kehadiran pegawai, penataan dan pengelolaan arsip, hingga akurasi inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).

Komitmen penguatan internal turut dipertegas oleh jajaran anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem lainnya. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Diana Devi berharap sinergi komunikasi dan semangat kolaborasi antara pimpinan dan kesekretariatan kian solid serta berdampak luas bagi lembaga.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Kadek Arianta menekankan pentingnya menyerap dan mengimplementasikan seluruh arahan tersebut secara selaras agar jajaran siap melangkah seirama menyambut tahapan pemilu dan pemilihan mendatang.

Dari perspektif pembinaan kepegawaian, perwakilan BKPSDM Kabupaten Karangasem, Ni Nengah Rayu Astini, menyoroti urgensi disiplin mental bagi seluruh aparatur. Ia menegaskan bahwa PNS maupun PPPK memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang sama sebagai ASN, sehingga kepatuhan terhadap aturan kepegawaian tidak cukup hanya dipahami lewat sosialisasi dan sanksi, melainkan harus diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai dasar BerAKHLAK dalam bekerja sehari-hari.

Sinergi antara Bawaslu dan BKPSDM Kabupaten Karangasem melalui rapat ini diharapkan menjadi pijakan kokoh bagi terwujudnya birokrasi pengawasan pemilu yang disiplin, adaptif, dan berintegritas tinggi. (bs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *