Kemenag Bali Bekali Anak Muda Buleleng Kesiapan Berkeluarga

BULELENG – Kegamangan generasi muda dalam memandang institusi pernikahan kini menjadi persoalan nyata di berbagai daerah, termasuk di Pulau Dewata. Di satu sisi, arus gaya hidup modern membuat sebagian anak muda memilih menunda pernikahan atau enggan memiliki keturunan. Di sisi lain, praktik perkawinan dini tanpa kesiapan mental dan fisik masih membayangi dan memicu persoalan stunting.

Menjawab tantangan krusial tersebut, Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Bali menggelar Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) di RM Manalagi II, Jalan Teleng, Singaraja, Kabupaten Buleleng, pada Senin (16/11/2026) dan Selasa (17/11/2026).

Mengusung tema “Gerakan Sadar Pencatatan Nikah untuk Remaja Usia Nikah”, kegiatan ini dirancang untuk membekali anak muda agar tidak pesimis maupun gegabah dalam merancang masa depan rumah tangga.

Program nasional yang merupakan inisiasi Komisi VIII DPR RI ini menyasar kalangan mahasiswa, alumni pelajar, calon pengantin, hingga keluarga muda dari beragam latar belakang. Pada hari pertama, Senin (16/11/2026), sebanyak 200 peserta memadati ruang pertemuan.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Bali, Dr. I Gusti Made Sunartha, yang sekaligus tampil sebagai pembicara utama bersama Anggota Komisi VIII DPR RI, Ketut Kariyasa Adnyana, S.P., dan Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil Kemenag Bali, Dr. H. Syarif Hidayatullah. Diskusi panel hari pertama ini dipandu oleh Ketua Tim (Katim) Bina KUA dan Keluarga Sakinah, H. Aminullah.

Pada sesi kedua, Selasa (17/11/2026), Kabag TU Dr. H. Syarif Hidayatullah membuka kegiatan sekaligus kembali menjadi narasumber bersama Ketut Kariyasa Adnyana, S.P. Panel hari kedua semakin lengkap dengan kehadiran Kepala Bidang (Kabid) Bimas Islam Kanwil Kemenag Bali, H. Lewa Karma, M.Pd., serta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Buleleng, I Gede Sumarawan, dengan moderasi yang tetap dikawal oleh H. Aminullah.

Pencatatan Nikah sebagai Perisai Hukum

Membuka perspektif hukum dan kebijakan negara, Kakanwil Kemenag Bali Dr. I Gusti Made Sunartha menegaskan bahwa pencatatan nikah bukanlah sekadar urusan administrasi birokrasi. Lebih dari itu, negara hadir memberikan jaminan perlindungan konstitusional agar hak-hak perempuan dan anak tidak terabaikan di kemudian hari.

Hal tersebut telah dipagari secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Regulasi ini bersinergi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

“Negara memfasilitasi kebijakan dan regulasi untuk memastikan setiap keluarga terlindungi. Pencatatan nikah yang sah adalah benteng utama kita bersama agar hak anak dan perempuan tetap terlindungi, sekaligus mencegah praktik perkawinan di bawah umur,” tegas Dr. I Gusti Made Sunartha.

Alarm Penurunan Angka Kelahiran di Bali

Sorotan tajam mengenai pergeseran demografi disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Ketut Kariyasa Adnyana, S.P. Legislator asal Buleleng ini mengingatkan adanya dua ancaman ekstrem yang sedang mengintai ketahanan keluarga masa depan.

Pertama, pengaruh budaya kebebasan individu di negara modern yang membuat banyak remaja usia nikah enggan menikah, atau memilih tidak memiliki anak (childfree) setelah menikah. Dampaknya kini mulai terasa nyata, di mana Provinsi Bali mengalami tren penurunan angka kelahiran. Kedua, ancaman perkawinan anak akibat kurangnya edukasi yang berujung pada lahirnya generasi stunting karena ketidaksiapan fisik dan emosi orang tua.

“Tantangan keluarga masa depan kita sangat nyata. Budaya modern membuat banyak remaja enggan menikah dan punya anak sehingga angka kelahiran di Bali menurun. Sementara di sisi lain, perkawinan dini tanpa kematangan emosi dan fisik memicu stunting. Karena itu, ruang edukasi seperti BRUN ini sangat penting untuk menyiapkan generasi yang matang,” ujar Ketut Kariyasa Adnyana.

Syariat sebagai Kompas Keberlanjutan Hidup

Dari sudut pandang keagamaan, Kabag TU Kanwil Kemenag Bali, Dr. H. Syarif Hidayatullah, memaparkan bahwa syariat Islam menempatkan pernikahan sebagai ikatan agung (mitsaqan ghalizha) yang bertujuan menjaga kelangsungan hidup manusia dan memelihara keturunan (hifdzun nasl).

Ketentuan mengenai kesiapan lahir batin, tanggung jawab nafkah, hingga kewajiban mencatatkan pernikahan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan pemerintah (ulil amri) telah diatur oleh negara.

“Syariat Islam hadir sebagai pedoman utama dalam membangun mahligai rumah tangga demi menjamin kelangsungan hidup manusia secara bermartabat. Aturan syariat dan ketertiban administrasi negara wajib dipedomani oleh seluruh umat Islam agar keluarga yang dibangun kokoh,” jelas Dr. H. Syarif Hidayatullah.

Ubah Stigma, Jadikan KUA Rumah Konsultasi

Pada sesi hari kedua, Kabid Bimas Islam Kanwil Kemenag Bali, H. Lewa Karma, M.Pd., mengajak generasi muda mengubah cara pandang terhadap Kantor Urusan Agama (KUA). KUA kini telah bertransformasi menjadi pusat layanan keagamaan yang terbuka sebagai ruang konsultasi keluarga muda, bukan sekadar tempat mengurus administrasi akad nikah.

“Kami mendorong seluruh keluarga muda dan remaja usia nikah untuk tidak ragu belajar, sharing, dan berkonsultasi dengan datang langsung ke KUA. Di sana ada penghulu dan penyuluh yang siap memberikan informasi serta layanan yang benar tentang cara mempersiapkan mahligai rumah tangga masa depan,” tutur H. Lewa Karma.

Sinergi Publik Tekan Konflik dan Perceraian

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Buleleng, I Gede Sumarawan, menekankan bahwa ketahanan keluarga memerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Banyaknya kasus perselisihan rumah tangga, kekerasan domestik, hingga perceraian umumnya berakar dari minimnya bekal pengetahuan sebelum menikah.

“Kami membuka ruang selebar-lebarnya kepada masyarakat di Buleleng untuk bersama-sama membangun kesadaran ini. Rumah tangga harus dipersiapkan secara matang sejak dini agar kelak mampu menghindari konflik, kekerasan, dan menekan angka perceraian,” pungkas I Gede Sumarawan.

Melalui perpaduan pembekalan hukum negara, kesadaran demografi, hingga nilai-nilai agama selama dua hari di Singaraja ini, Kemenag Bali berharap generasi muda di Bumi Panji Sakti tidak lagi memandang pernikahan dengan rasa takut, melainkan dengan kesiapan ilmu dan tanggung jawab penuh. (bs)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *