DENPASAR – Praktik politik uang dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tidak selalu dilakukan melalui pemberian uang secara langsung. Di tengah kehidupan masyarakat yang memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat seperti di Bali, pengawasan terhadap dugaan politik uang membutuhkan kecermatan dalam membaca konteks, tujuan, serta keterkaitan suatu aktivitas dengan kepentingan politik.
Namun, perbedaan karakteristik sosial dan budaya tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan praktik yang bertentangan dengan ketentuan Pemilu.
Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Bali memiliki tradisi gotong royong dan kebiasaan saling membantu yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam kegiatan adat dan keagamaan, misalnya, masyarakat mengenal konsep yadnya sebagai bentuk ketulusan dalam menjalankan kewajiban sosial dan keagamaan.
Meski demikian, aktivitas tersebut tetap perlu ditempatkan sesuai konteksnya dan tidak boleh dijadikan pembenaran apabila terdapat unsur pelanggaran Pemilu.
“Kita harus bisa membedakan aktivitas sosial dan adat istiadat dengan kepentingan politik. Namun, ketika suatu aktivitas mengandung unsur yang dilarang dalam ketentuan Pemilu, hal tersebut tetap harus menjadi perhatian pengawasan. Tradisi tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan praktik politik uang,” tegas Suguna saat berdiskusi dengan Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) di kantornya, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan tersendiri. Informasi mengenai suatu aktivitas dapat dengan cepat tersebar melalui media sosial, tetapi tidak selalu disertai penjelasan mengenai latar belakang dan konteks kejadian. Karena itu, Bawaslu perlu melakukan penelusuran secara cermat dengan mengedepankan fakta dan ketentuan hukum sebelum menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran.
Anggota Bawaslu Bali, Gede Sutrawan, menambahkan bahwa pengawasan politik uang tidak dapat hanya berpatokan pada bentuk pemberian atau cara suatu kegiatan dilaksanakan. Pengawas perlu mencermati tujuan, pihak-pihak yang terlibat, serta indikasi adanya upaya memengaruhi pilihan pemilih.
Menurutnya, perkembangan pola komunikasi politik membuat praktik yang berpotensi melanggar ketentuan semakin beragam, baik melalui pertemuan langsung, komunikasi dari rumah ke rumah, maupun pemanfaatan kelompok masyarakat dan media sosial.
“Pengawasan tidak boleh hanya terpaku pada bentuk pemberian atau cara kegiatan dilaksanakan. Kami melihat konteks, tujuan, keterlibatan pihak-pihak terkait, serta indikasi adanya upaya memengaruhi pilihan pemilih. Karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi berkaitan dengan pelanggaran harus dicermati berdasarkan ketentuan yang berlaku,” jelas Sutrawan.
Ia juga menyoroti ruang digital sebagai salah satu tantangan pengawasan yang membutuhkan perhatian lebih. Penggunaan berbagai platform media sosial oleh peserta Pemilu dan pihak-pihak yang berkepentingan membuat aktivitas politik semakin luas jangkauannya. Kondisi tersebut menuntut pengawas untuk meningkatkan kemampuan pemantauan, sekaligus memperkuat mekanisme penerimaan informasi dan laporan masyarakat.
Selain itu, Sutrawan mengingatkan bahwa pelaksanaan kampanye memiliki batasan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta Pemilu. Regulasi mengatur larangan kampanye di tempat-tempat tertentu, termasuk tempat ibadah dan lembaga pendidikan. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab peserta Pemilu dalam menjaga ruang publik agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.
Dalam upaya memperluas jangkauan pengawasan, keterlibatan masyarakat juga menjadi perhatian Bawaslu Bali. Sutrawan menilai, pendidikan pengawasan partisipatif tidak cukup hanya memberikan pemahaman mengenai aturan dan larangan dalam Pemilu. Pengetahuan tersebut perlu diwujudkan melalui keberanian masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan.
“Pengawasan partisipatif jangan hanya berhenti pada sosialisasi dan pemahaman teori mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Masyarakat juga perlu memiliki keberanian untuk melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran. Pengawasan Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” ungkap Sutrawan.
Suguna menambahkan, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara Pemilu, tetapi juga oleh kesadaran peserta dan masyarakat dalam menjaga proses demokrasi tetap berintegritas. Pemilih harus memiliki kebebasan menentukan pilihan tanpa tekanan maupun pengaruh yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sementara itu, peserta Pemilu berkewajiban menjalankan seluruh aktivitas politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam pertemuan Bawaslu Bali bersama Pembina KISP, Bambang Eka, beserta 5 anggota tim. Diskusi tersebut membahas dinamika pengawasan politik uang di Bali, termasuk tantangan dalam memahami karakteristik sosial masyarakat, perkembangan pola komunikasi politik, serta penguatan pengawasan partisipatif.
Bawaslu Bali menegaskan bahwa penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum. Tradisi merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang perlu dijaga, tetapi integritas Pemilu juga menjadi tanggung jawab bersama. Dengan pengawasan yang berlandaskan regulasi dan partisipasi aktif masyarakat, ruang bagi praktik politik uang diharapkan semakin dapat dicegah. (bs)