BADUNG – Status Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pemutakhiran data pemilih. Perubahan domisili dan keberadaan warga negara di luar negeri tidak boleh membuat hak politik mereka luput dari perhatian.
Terlebih, tidak semua PMI kembali ke tanah air sesuai masa kontrak kerja, sehingga diperlukan koordinasi antarlembaga untuk memastikan status dan data kependudukan mereka tetap terpantau.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam konsolidasi demokrasi antara Bawaslu Bali dan Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menyoroti pentingnya membangun koordinasi dengan Imigrasi, khususnya dalam mengawal data warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri agar tidak berujung pada persoalan pemenuhan hak pilih.
Ariyani menilai, pemutakhiran data pemilih tidak cukup hanya mengandalkan pencatatan administratif, tetapi juga harus memperhatikan dinamika perpindahan dan keberadaan warga negara. Salah satu hal yang perlu dicarikan solusi adalah bagaimana memastikan PMI yang kembali ke Bali tetap mendapatkan kepastian terkait statusnya dalam daftar pemilih.
Menurutnya, kebijakan pemutakhiran data harus mampu mengakomodasi perubahan kondisi masyarakat tanpa mengabaikan hak politik warga negara yang masih memenuhi persyaratan.
“Jangan sampai karena seseorang bekerja di luar negeri, kemudian ketika kembali ke tanah air justru menghadapi persoalan dalam menggunakan hak pilihnya. Kita perlu melihat persoalan ini secara menyeluruh. Data harus akurat, tetapi proses pemutakhirannya juga harus memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan haknya hanya karena perubahan kondisi atau domisili,” tegas Ariyani.
Ia menambahkan, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan Imigrasi sebagai salah satu instansi yang memiliki informasi terkait lalu lintas dan status keimigrasian warga negara. Pertukaran informasi antarlembaga diperlukan untuk membantu mengidentifikasi dinamika keberadaan warga negara Indonesia di luar negeri, sekaligus menjadi bahan pencermatan dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih.
Dalam konsolidasi tersebut, Ariyani juga menekankan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya berbicara mengenai tahapan dan proses pemungutan suara. Jauh sebelum tahapan berlangsung, terdapat pekerjaan penting untuk memastikan data pemilih telah sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.
Karena itu, kolaborasi dengan instansi yang bersentuhan langsung dengan administrasi dan mobilitas penduduk menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi persoalan data pemilih.
Penelaah Teknis Kebijakan Kantor Imigrasi Ngurah Rai, I Made Diatmika, menyampaikan bahwa persoalan PMI memang perlu mendapat perhatian bersama. Menurutnya, pekerja migran yang berada di luar negeri belum tentu kembali ke Indonesia sesuai dengan masa kontrak kerja, karena dapat terjadi kondisi tertentu yang membuat mereka harus pulang lebih awal. Oleh sebab itu, ia berharap pemutakhiran data tidak dilakukan dengan mengabaikan kemungkinan perubahan kondisi tersebut.
Diatmika juga menyampaikan bahwa informasi mengenai status keimigrasian perlu dipahami secara tepat. Ia menjelaskan bahwa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) merupakan izin tinggal bagi warga negara asing dan tidak serta-merta menjadikan pemegangnya sebagai warga negara Indonesia. Peralihan kewarganegaraan menjadi WNI memiliki ketentuan dan prosedur tersendiri.
Selain persoalan PMI, Diatmika menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan. Menurutnya, desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga keberadaan layanan yang menjangkau tingkat desa dapat membantu memperbarui informasi kependudukan secara lebih efektif.
Bagi Bawaslu Bali, konsolidasi dengan Imigrasi menjadi bagian dari upaya memperluas pengawasan partisipatif melalui koordinasi lintas instansi. Informasi mengenai mobilitas penduduk dan status keimigrasian dapat menjadi bahan penting dalam mencermati potensi ketidaksesuaian data pemilih.
Pada akhirnya, akurasi daftar pemilih tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik data dicatat, tetapi juga oleh kemampuan lembaga terkait memastikan perubahan kondisi warga negara tidak membuat hak politik mereka terabaikan. (bs)