JAKARTA – Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) menjadi salah satu langkah Bawaslu dalam memperkuat perlindungan di lingkungan kerja. Seiring penerapan kebijakan tersebut di tingkat daerah, penguatan kapasitas, koordinasi, dan mekanisme kerja Pokja menjadi perhatian untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan berjalan efektif.
Hal tersebut menjadi perhatian Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, dalam Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Mengawasi Pemilu yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta, pada 9–11 November 2026.
Ariyani menyoroti perlunya penguatan struktur Pokja PPKS sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan pengawasan pemilu yang inklusif dan nirkekerasan. Menurutnya, keberadaan kelompok kerja perlu didukung dengan pembagian peran yang jelas, peningkatan kapasitas anggota, serta koordinasi yang baik agar fungsi pencegahan dan penanganan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Penguatan Pokja PPKS perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik dari sisi struktur, kapasitas sumber daya manusia, maupun mekanisme kerja. Dengan demikian, keberadaan Pokja dapat semakin memperkuat langkah pencegahan dan memastikan kesiapan kelembagaan dalam menangani setiap potensi kekerasan seksual,” ujar Ariyani.
Dalam konteks Bali, hasil pemetaan terhadap sembilan Bawaslu Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kelembagaan yang inklusif telah mulai dilaksanakan melalui pembentukan Pokja PPKS. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pengawas pemilu hingga tingkat daerah.
Ariyani memandang implementasi kebijakan tersebut perlu terus diperkuat melalui evaluasi dan peningkatan pemahaman seluruh jajaran. Penguatan ini tidak hanya berkaitan dengan kesiapan anggota Pokja, tetapi juga bagaimana setiap individu dalam lingkungan kerja memahami pentingnya pencegahan, mekanisme pelaporan, dan perlindungan terhadap pihak yang terdampak.
“Di Bali, pembentukan Pokja PPKS menjadi bagian dari komitmen untuk menghadirkan lingkungan pengawasan yang aman dan inklusif. Ke depan, yang perlu kita perkuat adalah bagaimana setiap jajaran memiliki pemahaman yang sama dan mampu menjalankan perannya dalam mencegah serta menangani potensi kekerasan seksual. Ini merupakan tanggung jawab bersama dalam kelembagaan,” jelasnya.
Dalam forum yang sama, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menekankan pentingnya konsolidasi perempuan pengawas pemilu sebagai ruang untuk berbagi pengalaman sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi selama menjalankan tugas pengawasan.
Menurut Bagja, pengalaman perempuan dalam mengawal Pemilu dan Pilkada 2024 dapat menjadi pijakan untuk memetakan risiko serta merumuskan langkah mitigasi yang lebih tepat pada masa mendatang.
“Konsolidasi perempuan pada saat ini, kami berharap saling berbagi cerita tentang bagaimana perjalanan Srikandi mengawasi pemilu di Indonesia, baik Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, kemudian bagaimana kekurangannya, dan bagaimana mitigasi risikonya, dan bagaimana solusi ke depan terhadap permasalahan tersebut,” kata Bagja.
Bagja mengingatkan bahwa persoalan di lingkungan kerja tidak selalu terlihat secara terbuka. Karena itu, diperlukan ruang komunikasi yang memungkinkan setiap pengalaman dan kendala disampaikan sebagai bahan evaluasi kelembagaan.
“Jadi, kita tidak bisa menemukan solusi terhadap persoalan jika kita tidak tahu persoalannya apa. Jangan-jangan baik-baik saja semua di badan pengawas pemilu, rupanya tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak dapat dibebankan kepada perempuan maupun divisi tertentu. Menurutnya, upaya tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama yang melekat dalam sistem kelembagaan Bawaslu.
Lolly mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan, masih terdapat 17 provinsi yang belum membentuk Pokja PPKS meskipun surat edaran dan sosialisasi mengenai pembentukannya telah disampaikan.
Ia mengingatkan bahwa ketiadaan laporan kasus kekerasan seksual di suatu daerah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pembentukan Pokja. Sebab, fungsi kelompok kerja tersebut tidak hanya menangani kasus, tetapi juga membangun kesiapan lembaga dalam melakukan pencegahan.
“Ketika bicara tentang pokja, maka kita sedang bicara tentang pencegahan sekaligus penanganan kekerasan seksual. Jangan sampai muncul anggapan bahwa karena tidak ada kasus di daerah, maka pokja tidak perlu dibentuk. Sebab justru melalui pokja kita membangun kesiapan untuk mencegah dan menangani setiap potensi kekerasan,” ujar Lolly.
Lebih lanjut, Lolly menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar tidak bergantung pada individu maupun pergantian kepemimpinan. Komitmen tersebut, menurutnya, harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh jajaran pengawas pemilu.
“Pastikan perspektif kita sudah sama bahwa persoalan kekerasan bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan atau divisi tertentu, melainkan tanggung jawab kelembagaan. Kebijakan yang sudah dirumuskan dengan proses panjang ini harus benar-benar dijalankan dan dijaga keberlanjutannya, sehingga siapa pun yang menjadi pimpinan berikutnya tetap memiliki komitmen yang sama,” tegasnya.
Penguatan peran Pokja PPKS di tingkat daerah menjadi salah satu aspek penting dalam menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam praktik kelembagaan. Melalui struktur yang jelas, peningkatan kapasitas, dan koordinasi yang berkelanjutan, upaya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual diharapkan semakin terintegrasi dalam tata kelola pengawasan pemilu. (bs)