BULELENG – Anggota DPR RI dari Dapil Bali, Ketut Kariyasa Adnyana, sering disapa ‘Haji Ketut’ oleh teman-temannya di Komisi VIII DPR RI. Itu karena Kariyasa Adnyana sangat getol mengkritisi pelayanan pelaksanaan haji dan pengelolaan keuangan haji.
“Saya sering dipanggil ‘Haji Ketut’ oleh teman-teman. Itu karena saya ikut mengurusi dan mengkritisi pelaksanaan pelayanan haji dan pengelolaan keuangan haji,” kata anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini di hadapan warga Muslim Singaraja pada acara di Masjid Kuna Keramat Singaraja, Senin (19/10/2026).
Saat pembentukan UU Haji dan Umrah, Kariyasa Adnyana ditunjuk menjadi anggota Panitia Kerja (Panja) pembentukan UU Haji dan Umrah. Ia menjadi anggota DPR RI yang non-Muslim yang ikut dalam pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
“Saya bahkan diajak teman-teman untuk ikut mengawasi pelaksanaan haji ke Arab Saudi. Tetapi hanya sampai di Jeddah saja. Karena kalau non-Muslim tidak boleh masuk Mekkah dan Madinah. Saya menolak, saya tidak enak,” katanya.
Kariyasa Adnyana di periode keduanya di Senayan kini duduk di komisi yang disebutnya sebagai ‘Komisi Akhirat’. Yakni komisi VIII yang membidangi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan urusan akhirat.
Kata dia, Komisi VIII bermitra kerja dengan Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan lain-lain, termasuk bermitra dengan kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah.
“Dua tahun lebih saya duduk di Komisi VIII banyak hal yang sudah lakukan. Saya tidak mencampuri urusan orang beragama, tapi yang menyangkut kepentingan masyarakat, keuangan, program banyak saya membantu teman-teman dari semua agama, termasuk Muslim,” katanya.
Misalnya saat duduk di Panja, Kariyasa ikut memperjuangkan bagaimana haji jangan sampai naik, bahkan bila perlu biayanya turun. Dan disepakati biaya haji untuk 2027 turun sekitar Rp 3.100.000. Itu mengirit dana seluruh jamaah haji sekitar Rp 500 miliar.
Selain itu, kata politisi asal Busungbiu ini, ia banyak menerima masukan untuk membangun Embarkasi Haji di Bali. Menurutnya, warga Muslim Bali yang mau berangkat ke Tanah Suci berangkat dari Embarkasi Haji di Surabaya.
“Kami pernah berkomunikasi dengan keluarga Puri Pemecutan yang dekat dengan warga Bugis, ternyata ada tanah wakaf. Tanah itu berada di lokasi strategis di daerah Sidakarya, dekat Bypass Ngurah Rai. Itu dihibahkan kepada Kementerian Haji dan Umrah,” jelasnya.
Menurut Kariyasa, pihaknya mendorong pembangunan Asrama Haji di Sidakarya tersebut. Dan pada tahun 2027 sudah dianggarkan untuk pembangunan Asrama Haji di Sidakarya, Denpasar, Bali dengan anggaran Rp 100,5 miliar.
“Tanahnya seluas 30 are. Itu cukup untuk jumlah jamaah haji dari Bali yang berjumlah sekitar 650 orang. Ini sesuatu yang menggembirakan. Kkemarin waktu kami Komisi VIII ke Bali sudah survei lokasi itu, dan itu layak sehingga kami dorong untuk diselesaikan,” tandasnya.
Acara dialog di Masjid Kuna Keramat Singaraja tersebut dihadiri antara lain Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Buleleng, Muhammad Mujib, Ketua DMM Kampung Kajanan, H. Ahmad Fausi, tokoh masyarakat, dan warga Muslim di Kampung Kajanan dan Kampung Bugis. (bs)