BULELENG – Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mengembangkan Sistem Pelaporan Pelayanan Kesehatan Tradisional (SIPANDI) untuk menata dan mengintegrasikan data pelayanan kesehatan tradisional di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Sistem ini diujicobakan kepada sejumlah puskesmas sebagai langkah menuju pelaporan yang lebih efektif dan berbasis digital.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang juga menjabat Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dr. Dewa Putu Merta Suteja, M.A.P., dikonfirmasi, Rabu, (23/9/2026) mengatakan, SIPANDI dirancang untuk mengintegrasikan data pelayanan kesehatan tradisional sehingga pendataan, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
“SIPANDI kami kembangkan untuk mengintegrasikan seluruh data pelayanan kesehatan tradisional, sehingga pendataan dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Lebih jauh disampaikan, SIPANDI akan mendokumentasikan penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan jenis pelayanan, legalitas, serta wilayah kerja. Data tersebut mencakup pelayanan keterampilan, ramuan, maupun kombinasi, termasuk jumlah kunjungan masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan tradisional. Dengan demikian, puskesmas memiliki data yang lebih terstruktur mengenai pelayanan kesehatan tradisional di wilayah masing-masing.
Pengembangan sistem tersebut menjadi penting karena jumlah penyehat tradisional atau HATTRA di Buleleng cukup banyak. Saat ini tercatat sekitar 920 HATTRA yang tersebar di seluruh wilayah Buleleng, tetapi baru sekitar 98 orang yang memiliki Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT). Kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pelayanan kesehatan tradisional yang legal, aman, terstandar, dan terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
Dinas Kesehatan Buleleng telah melakukan uji coba SIPANDI pada sejumlah puskesmas. Dari 20 puskesmas yang ada, sebagian besar telah mampu melakukan input data melalui sistem tersebut. Puskesmas juga terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan tradisional, baik pelayanan yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung, sementara puskesmas lainnya masih berproses memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
dr. Dewa Putu Merta Suteja menambahkan, keberadaan SIPANDI diharapkan tidak hanya mempermudah pelaporan, tetapi juga menjadi basis data dalam pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional. “Data yang terkumpul melalui SIPANDI diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi pelayanan kesehatan tradisional secara lebih akurat di masing-masing wilayah kerja puskesmas,” imbuhnya.
Melalui SIPANDI, Dinas Kesehatan Buleleng menargetkan tata kelola pelayanan kesehatan tradisional menjadi lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Sistem digital ini sekaligus menjadi sarana penyediaan data yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan, sehingga pelayanan kesehatan tradisional di Buleleng dapat berkembang secara lebih tertib, aman, dan terstandar. (bs)