DENPASAR – Pendidikan demokrasi dinilai tidak dapat dibebankan hanya kepada penyelenggara pemilu. Peran guru dan lingkungan sekolah menjadi faktor penting dalam membentuk generasi muda yang memahami nilai-nilai demokrasi, berpikir kritis, serta memiliki tanggung jawab sebagai warga negara.
Atas dasar itu, Bawaslu Provinsi Bali mengajak seluruh tenaga pendidik untuk menjadi mitra sekaligus perpanjangan tangan dalam menanamkan pemahaman demokrasi kepada para pelajar. Ajakan tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, saat kegiatan Konsolidasi Demokrasi di SMK Saraswati 1 Denpasar, Senin (3/8/2026).
Menurut Ariyani, sekolah merupakan ruang yang strategis untuk membangun kesadaran demokrasi sejak dini. Di lingkungan sekolah, para siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga belajar mengenai nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
“Guru adalah sosok yang setiap hari berinteraksi dengan para siswa. Karena itu, kami berharap para tenaga pendidik dapat menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam memberikan pemahaman mengenai demokrasi, pentingnya menggunakan hak pilih, sekaligus menanamkan nilai-nilai integritas kepada para pemilih pemula,” ujar Ariyani.
Ia menegaskan, pendidikan politik tidak semata-mata berbicara mengenai pemilu atau pilihan politik, melainkan membangun karakter generasi muda agar mampu menyikapi setiap proses demokrasi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Menurutnya, kolaborasi antara Bawaslu dan dunia pendidikan menjadi investasi jangka panjang untuk melahirkan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya menjaga kualitas demokrasi.
Selain mendorong partisipasi sebagai pemilih, Bawaslu Bali juga membuka ruang bagi kalangan pelajar dan tenaga pendidik untuk terlibat dalam program pengawasan partisipatif. Melalui keterlibatan tersebut, budaya mengawasi dan menjaga integritas demokrasi diharapkan tumbuh sebagai bagian dari kesadaran bersama.
Kepala SMK Saraswati 1 Denpasar, Gek Ayu Hendrastuti, menyambut baik ajakan tersebut. Ia menilai sekolah memiliki tanggung jawab yang sama dalam membentuk karakter peserta didik, termasuk membangun kesadaran mereka sebagai warga negara yang memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokrasi.
“Kami menyambut baik program Bawaslu Bali dan siap menjadi mitra dalam membangun pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah. Kami percaya pemahaman mengenai demokrasi perlu ditanamkan sejak dini, sehingga ketika para siswa menjadi pemilih, mereka mampu mengambil keputusan secara cerdas dan bertanggung jawab,” kata Hendrastuti.
Ia juga menyatakan kesiapan SMK Saraswati 1 Denpasar untuk mendukung berbagai program pengawasan partisipatif yang diinisiasi Bawaslu Bali. Menurutnya, sinergi antara lembaga pendidikan dan penyelenggara pemilu merupakan langkah strategis dalam menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat di kalangan generasi muda.
Melalui kolaborasi tersebut, Bawaslu Bali berharap sekolah tidak hanya menjadi tempat lahirnya generasi yang unggul secara akademik, tetapi juga melahirkan warga negara yang memiliki kesadaran demokrasi, menjunjung tinggi integritas, serta berani mengambil bagian dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. (bs)