- Farida Hanum Ritonga Kembali Terpilih Jadi Ketua ICMI Bali
DENPASAR – Wakil Ketua Umum ICMI, Priyo Budi Santoso, meminta Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia untuk tidak ragu-ragu melawan sosok dan kelompok yang menjadi toxic democracy. Tidak boleh ada sosok atau kelompok di mana pun di negeri ini yang mempertontonkan diri seolah-olah menjadi raja diraja dan ingin memberangus kelompok yang lain.
Hal itu disampaikan Priyo Budi Santoso saat memberikan pidato arahan pada acara Musyawarah Wilayah (Muswil) V ICMI Provinsi Bali di Kampus ITB Stikom Bali, Ahad (5/5/2024).
“Kalau kita menemukan di suatu daerah ada toxic democracy, ICMI tidak perlu ragu-ragu untuk mengingatkan itu di manapun berada. Lakukan langkah-langkah terbaik untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar,” ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini.
Menurutnya, di mana pun ICMI berada, termasuk di Bali, harus selalu meniupkan terompet ‘Islam rahmatal lil alamin’. Dikatakan, ICMI menentang kalau ada elemen Islam yang terlalu maju untuk menunjukkan eksistensinya, dan ingin memberangus yang lain. “Kita tidak mau itu. Nilai-nilai kecendekiawanan kita, mewajibkan kita untuk hadir menjadi terompet,” katanya.
Demikian juga kalau ada di suatu tempat, di suatu daerah, ada elemen lain yang terlalu maju ingin menunjukkan eksistensinya, dan ingin memberangus yang lain, ICMI akan melakukan hal yang sama. “Tidak boleh seorang pun menjadi maha raja diraja di daerah manapun di negeri yang kita cintai ini,” tandasnya.
Priyo Budi Santoso mengingatkan, mayoritas tidak boleh menenggelamkan yang minoritas. Sedangkan yang minoritas harus menghormati yang mayoritas. ICMI harus siap merangkul dan berdampingan dengan semua elemen bangsa, kearifan lokal harus tetap dihormati. “Tapi jika ada toxic democracy harus kita lawan,” tegas sosok yang lama aktif di Partai Golkar ini.
Menjawab wartawan di sela-sela Muswil V ICMI Bali, Priyo Budi Santoso mengatakan, pihaknya memerintahkan ICMI Bali tetap mengedepankan amar makruf nahi mungkar, menjaga kesatuan dan persatuan, menjaga kerukunan dengan seluruh elemen masyarakat Bali, dan menghormati kearifan lokal Bali.
Menurutnya, dirinya merasa kaget ketika ada sosok di Bali yang sedikit mengganggu dan merugikan upaya bangsa ini merajut kekeluargaan. Sebab, menurutnya, Bali yang ia kenal, masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan.
Dikatakan, jika tingkah laku semacam itu diteruskan akan berujung pada racun demokrasi. Menjadi toxic democracy. “Atas nama demokrasi, kita memang bisa berbuat, berekspresi menyampaikan narasi-narasi bahkan apapun. Tapi kalau narasi-narasi itu sudah menuju ke narasi kebencian, ketidaksenangan, narasi phobi yang berlebihan kepada kelompok tertentu, itu kurang wisdom. Itulah yang disebut toxic democracy. Menjadi racun demokrasi yang beresiko dan membahayakan nilai-nilai persendian kerukunan kita sebagai bangsa. Mestinya itu secara kolektif harus kita koreksi,” tegasnya.
Ditegaskan, siapapun dia, apakah karena merasa pejabat atau terpilih menjadi pejabat, tidak boleh dengan seenaknya me-nothing-kan pihak yang lain. Kata dia, itu merupakan sikap yang tidak baik, dan semua pihak harus melakukan koresksi secara kolektif. “Dan harus dipinggirkan sikap-sikap yang tidak wisdom seperti itu,” katanya.
Priyo Budi Santoso menyebutkan, kita hidup ini memang harus memegang prinsip ‘di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung’. Namun, jika berlebihan menerjemahkan itu hanya untuk kepentingan sempit dari kelompoknya, akan muncul apa yang disebut dengan intoleransi. Kalau intolernasi diteruskan, akan muncul phobia.
“Kalau phobia terus jalan, merasa sinis terhadap kelompok-kelompok lain, itu yang menjadi tidak sehat dan berujung pada akan timbulnya gesekan-gesekan sosial yang tidak perlu,” katanya.
“Ingat ya, negeri kita kan negeri besar. Bukan zona tertentu. Aceh misalnya, yang mayoritas muslim, tidak kita perkenankan untuk misalnya meminggirkan agama lain. Karena Aceh bagian dari NKRI. Itulah esensi dari ajaran Bhinneka Tunggal Ika, peninggalan Bapak-Bapak Pendiri Bangsa yang luar biasa,” tandasnya.
Sementara itu, Pj. Gubernur Bali dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa Kesbangpol Provinsi Bali, Drs. I Komang Kusumaedi, M.Si., berharap ICMI Bali bisa turut mengawal Bali menjaga kehamonisan dalam keberagaman dan menjadi garda terdepan menolak dan mengantisipasi gerakan intoleransi dan radikalisme di Bali maupun NKRI. Serta secara bersama-sama menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
Muswil V ICMI Provinsi Bali berhasil memilih Ketua dan Wakil Ketua. Ir. Farida Hanum Ritonga, M.Si. kembali terpilih menjadi Ketua ICMI periode 2024-2029. Tim Formatur yang berjumlah 11 orang, juga memilih Agus Samijaya, SH, MH sebagai Wakil Ketua. (bs)