DENPASAR — Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, I Gede Sutrawan, menekankan pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan pemilu di masa non-tahapan terlebih lagi pengawasan kedalam Bawaslu Bali beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota karena berdampak pada masyarakat luas. Hal ini disampaikannya dalam pengarahan pada apel pagi dan rapat rutin Bawaslu Bali, Senin (14/7/2025).
Dalam arahannya, Sutrawan menegaskan bahwa meskipun tahapan pemilu dan pilkada kemarin dinilai cukup sukses, namun target pelaksanaan pemilu kedepan harus lebih baik dari sebelumnya.
“Masa non-tahapan justru harus lebih aktif menyampaikan dinamika politik lokal, potensi konflik, serta aktivitas – aktivitas politik yang belum tentu sesuai dengan norma hukum pemilu, melalui kanal jejaring sosial yang ada sehingga semua harus rajin memberikan informasi sebagai hasil pengawasan dimasa non tahapan,” ujar Sutrawan.
Menambahkan perspektif penguatan kelembagaan, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menyoroti pentingnya membangun ruang publik yang sehat untuk diskursus politik. Menurutnya, dalam masa non-tahapan, masyarakat justru perlu diberdayakan untuk terlibat dalam diskusi politik secara terbuka, kritis, namun tetap menjunjung tinggi etika dan nilai demokrasi.
“Bawaslu Bali mendorong hadirnya ruang-ruang diskusi politik yang inklusif, edukatif, dan berintegritas. Ini bagian dari pendidikan demokrasi masyarakat yang pada akhirnya memperkuat kesadaran bersama akan pentingnya pemilu yang jujur dan adil,” terang Wiratma pasca dilakukannya apel pagi.
Ia menambahkan bahwa Bawaslu, melalui program pendidikan dan pelatihan, terus membina kapasitas SDM pengawas di daerah agar tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menjadi fasilitator dialog politik yang sehat di tengah masyarakat, terkhusus memuaskan rasa dahaga generasi muda akan proses demokrasi yang ideal.
Pengarahan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan pemilu adalah kerja berkelanjutan. Bawaslu Bali berkomitmen untuk tidak hanya hadir dalam tahapan pemilu, tetapi juga aktif membentuk ekosistem demokrasi yang transparan, partisipatif, dan bermartabat sejak dini. (bs)