BULELENG – Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Buleleng menggelar konsolidasi penguatan kelembagaan Bawaslu Buleleng dengan partai politik peserta Pemilu. Rapat yang bertempat di Berutz Bar & Resto, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng dibuka Ketua Bawaslu Buleleng, Putu Sugi Ardana, Senin (15/5/2023).
Sugi Ardana dalam paparannya mengatakan, pada tahapan Pemilu yang sudah semakin intensif, potensi-potensi pelanggaran Pemilu akan semakin tinggi. Untuk itu, pihaknya mengelar konsolidasi dengan partai politik peserta Pemilu yang ada di Buleleng guna meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk mempersempit terjadinya pelanggaran Pemilu baik pidana maupun admnistrasi.
“Dinamika proses Pemilu akan semakin tinggi, kendala-kendala pasti akan banyak dihadapi oleh peserta Pemilu. Untuk itu kita perlu bersama-sama berkoordinasi agar proses Pemilu berjalan lancar,” ujar Sugi Ardana.
Ditambahkan pria yang memiliki seorang putra dan seorang putri ini, bagaimana partai politik peserta Pemilu memiliki peran bersama-sama dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga dalam prosesnya tidak terjadi kecurangan.
“Bagaimana menciptakan Pemilih yang cerdas adalah tugas kita bersama-sama. Dengan begitu kecurangan bisa kita minimalisir,” ungkapnya di hadapan peserta rapat yang terdiri dari perwakilan pengurus partai politik peserta Pemilu yang ada di Buleleng.
Senada dengan Sugi Ardana, Anggota Bawaslu Buleleng yang mengampu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi I Kadek Carna Wirata menerangkan bahwa Kabupaten Buleleng adalah barometer perpolitikan di Bali. Jika pelaksanaan Pemilu di Buleleng berjalan lancar dan nyaman, maka secara keseluruhan di Bali akan berjalan baik.
Maka menurutnya perlu peran serta bersama dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada Pemilu di Buleleng.
“Agar Pemilu ini berjalan sesuai asasnya, perlu peran serta bersama. Partai politik harus turut serta mengawasi, bahkan kamipun senang jika dalam pengawasan yang kami lakukan itu juga diawasi,” tuturnya.
Lebih lanjut Carna Wirata mendorong partai politik untuk dapat memberikan informasi awal jika ada dugaan pelanggaran, ikut dalam mencegah terjadinya pelanggaran, mengawasi seluruh tahapan proses Pemilu serta melaporkan kepada Bawaslu jika ada pelanggaran.
“Tugas kami adalah bagaimana membumikan pengawasan Pemilu ini, untuk mempersempit ruang gerak terjadinya pelanggaran Pemilu,” tutupnya. (bs)