DENPASAR – Selasa, 14 Juni 2022, tahapan Pemilu Serentak 2024 dimulai. Dalam rangka menandai pesta demokrasi lima tahunan tersebut, Bawaslu Provinsi Bali mengikuti apel siaga pengawasan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dipusatkan di Bawaslu RI.
Kegiatan digelar secara hybrid terhubung langsung dengan pelaksanaan apel siaga pengawasan yang dipusatkan di Kantor Bawaslu RI diikuti Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota se- Indonesia. Bertindak sebagai pembina apel, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, beserta komisioner lainnya dan jajaran kesekretariatan di lingkungan Bawaslu RI.
Sementara apel siapa pengawasan di Bawaslu Bali, dipimpin langsung Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, didampingi anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Adinatha, beserta seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali.
Pengawasan tahapan Pemilu 2024 ini secara simbolis ditandai dengan bunyi sirine yang ditekan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dan diiringi dengan tepuk tangan kesiapan dari seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Bali. Dalam amanatnya, Bagja menyatakan apel siaga ini merupakan tanda dimulainya pengawasan Pemilu 2024.
“Apel siaga ini aware bahwa jam kita sudah dimulai, jam pengawasan sudah dimulai,” ujar Bagja.
Lebih jauh mantan Kordiv Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Periode 2017-2022 ini menegaskan, para pengawas Pemilu sudah harus mengubah jam kerja lantaran jam kerja pengawasan berbeda dengan jam kerja pada umumnya. Oleh sebab itu, kata Bagja, kemampuan para pengawas Pemilu dalam menangani seluruh perkara, permohonan, pencegahan, pengawasan, penyilidikan maupun pemantauan pengawasan adalah hal yang utama.
Bagja juga mengungkapkan pada satu bulan ini lembaga Pengawas Pemilu akan melakukan pembenahan organisasi dan melakukan perbaikan Perbawaslu. Kemudian Perbawaslu pengawasan tahapan akan diajukan ke lembaga legislatif pada minggu yang akan datang.
“Nanti bulan September akan ada pendaftaran partai politik peserta Pemilu, bulan November akan ada sengketa kemungkinannya,” ucap lelaki kelahiran Medan itu.
Bagja juga turut memberi pesan kepada para pengawas pemilu di daerah. Dia meminta jajarannya terutama di tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas dalam hal penyelidikan, mengawasi proses-proses tahapan Pemilu, mengawasi pergerakan orang-orang yang akan melakukan politik uang, politisasi SARA, hoaks dan yang lainnya.
“Bulan-bulan ke depan adalah bulan pengawasan di luar tahapan kampanye, entah itu sosialisasi, entah itu pergerakan massa atau apapun itu. Kawan-kawan di daerah juga harus mulai kerja sama dengan lembaga pemantau, media, atau kerja sama dengan KPU, Kepolisian, Kejaksaan, dan stakeholder lain,” paparnya.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, mengatakan, dengan telah dimulainya tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, pihaknya akan lebih merapatkan barisan dalam rangka menyusun strategi kerja pengawasan setiap tagapan. “Konsolidasi sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Bali dan Kabupaten Kota adalah prioritas pertama kami dalam menyiapkan diri melakukan pengawasan,” ujar mantan Ketua Panwaslu Buleleng ini.
Setelah itu, lanjut Ariyani, baru akan dilakukan konsolidasi dengan stakeholder untuk membangun kesamaan visi dan misi dalam mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini.
Hal yang sama dikatakan anggota Bawaslu Bali, I Ketut Rudia. Menurut Rudia, menegakkan hukum Pemilu secara berkeadilan adalah salah satu jaminan tercapainya Pemilu yang substantif. “Penegakan hukum dalam setiap penanganan pelanggaran Pemilu harus mampu memberikan rasa keadilan kepada siapapun termasuk kepada semua peserta Pemilu. Yang terpenting adalah, hukum mampu memberikan efek jera, bukannya dianggap sebagai sesuatu yang sekadar penegakan saja,” ujar mantan Ketua Bawaslu Bali 2013-2018 ini. (bs)