TIM YUSTISI DENPASAR JARING 1.393 PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN

DENPASAR – Dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19, Tim Yustisi Kota Denpasar melakukan operasi penertiban disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan secara rutin berkelanjutan. Dari awal penerapan yakni dari tanggal 7 September hingga 15 Desember 2020 telah menjaring sebanyak 1.393 orang yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini disampaikan Kasatpol PP Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga, di sela sela operasi penertiban disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Selasa (15/12/2020).

Lebih lanjut ia mengatakan, dari jumlah yang terjaring tersebut sebanyak 686 orang didenda di tempat karena tidak menggunakan masker. Sedangkan 665 orang lainnya diberi pembinaan karena menggunakan masker tidak benar. “Semua itu sesuai dengan Peraruran Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, dalam upaya pencegahan penularan Covid-19,” ungkap Sayoga.

Ia mengaku, jumlah orang yang terjaring tersebut relatif cukup banyak. Hal itu disebabkan karena paradigma masyarakat menilai bahwa new normal itu bebas melakukan kegiatan apa pun dengan mengabaikan protokol kesehatan.

Pemikiran yang salah itulah yang harus diluruskan. Maka dari itu pihaknya tetap melakukan operasi penertiban disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, sembari memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran bersama semakin meningkat.

Kegiatan ini akan terus dilakukan sampai masyarakat benar-benar sadar akan pentingnya mentaati protokol kesehatan. Tidak hanya denda, bagi yang terjaring tidak menggunakan masker dengan benar pihaknya juga memberikan sanksi sosial, berupa hukuman push up dan menyapu.

“Semua itu kami lakukan untuk mengingatkan agar sadar tentang pentingnya menaati protokol kesehatan salah satunya wajib menggunakan masker,” tegasnya.

Dengan berbagi upaya tersebut, Sayoga berharap masyarakat semakin paham akan pentingnya protokol kesehatan sehingga tidak ada yang melanggar lagi. Dengan demikian penularan Covid-19 bisa diputus, sehingga perekonomian masyarakat bisa kembali normal. (bs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *