DENPASAR – Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja merupakan cermin bergesernya semangat Pancasila ke ekonomi yang kapitalistik dan neo-liberalistik. Itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Utami Dwi Suryadi, ketika diminta tanggapannya, Kamis (8/10/2020).
Mengutip sikap Partai Demokrat terhadap UU Cipta Kerja, Utami mengatakan, UU tersebut tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan memaksa di tengah krisis pandemi saat ini.
Menurut anggota Dewan dari daerah pemilihan Kota Denpasar ini, besarnya implikasi dari perubahan UU sekaligus (umnibus law) membuat UU Cipta Kerja perlu dicermati dengan hati-hati dan lebih mendalam, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“UU ini berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita. UU ini juga mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, utamanya sila Keadilan Sosial ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neo-liberalistik,” tegas anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Ia mengatakan, lahirnya UU Ciptaker tidak hanya cacat substansi, tetapi juga cacat prosedur karena pembahasannya kurang transparan dan kurang akuntabel, serta tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja, dan jaringan civil society. Menurutnya, itulah alasan kenapa Partai Demokrat menolak UU ini. (bs)