DENPASAR – Masa pandemi Covid-19 jangan dijadikan kambing hitam jika partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 nanti rendah. “Sekarang Covid-19 memang menjadi kambing hitam untuk melakukan apa saja. Untuk mengatakan tidak bisa jalan dan tidak sukses. Kalau partisipasinya (partisipasi pemilih Pilkada-red) rendah kan Covid nanti yang jadi kambing hitam. Dibilang maklum Covid. Kita sudah punya kambing hitam ketika tidak jalan,” kata Pemerhati Kepemiluan, Dr. AA Gede Oka Wisnumurti, saat menjadi pembicara dalam Webinar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19, Jumat (21/8/2020) siang.
Webinar tersebut dilaksanakan KPU Kota Denpasar bekerja sama dengan Universitas Warmadewa. Tampil sebagai pembicara dalam webinar tersebut Komisioner KPU Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agus Dharmasanjaya, dan Pengamat Kepemiluan Dr. AA Gede Oka Wisnumurti. Acara webinar dibuka Ketua KPU Kota Denpasar, I Wayan Arsa Jaya, dan dimoderatori Komisioner KPU Kota Denpasar, Ni Ketut Dharmayanti Laksmi. Peserta webinar dari civitas akademika Unwar, serta beberapa stakeholder terkait.
Menurut Wisnumurti, justru karena ada Covid-19 ini, KPU sebagai penyelenggara Pilkada harus mempunyai terobosan-terobosan. Kata dia, sekaranglah sebenarnya tim IT KPU diuji. Apakah tim IT KPU itu jalan dan bisa bekerja dengan baik. Baik saat Coklit, penyusunan daftar pemilih, model kampanyenya, hingga perhitungan suaranya. Termasuk juga sistem penyebaran informasinya atau sosialisasinya, sejauhmana web KPU ini sudah dikenal oleh parpol dan masyarakat. Sejauhmana web KPU itu, kata Wisnumurti, isinya bisa memberikan berita-berita ter-up to date tentang tahapan pelaksanaan Pilkada.
“Artinya jangan karena pandemi Covid-19 lalu KPU melo. Seolah-olah mita dikasihani. KPU tidak boleh dikasihani. Biar dunia bergetar, biar bumi runtuh, demokrasi tetap harus ditegakkan. Begitu semangat KPU. Tidak ada istilah tidak bisa jalan. Harus bisa jalan. Karena kekosongan kekuasaan itu tidak boleh terjadi. Sama dengan kekosongan hukum, tidak boleh terjadi,” tandas mantan Ketua KPU Provinsi Bali ini, yang kini sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali ini.
Kata dia, KPU jangan melo, yang selalu mengatakan pelaksanaan Pilkada kali ini dalam suasana tidak normal, tapi pelaksanaannya harus normal. Menurutnya, pelaksanaan Pilkada saat ini juga pasti tidak normal, karena kondisinya memang abnormal.
Wisnumurti juga mengingatkan bahwa dalam pilkada itu ada dua hal yang harus disasar oleh penyelenggara, yakni prosedur demokrasi dan subastansi demokrasi. Pilkada, kata dia, arahnya pasti menuju substansi demokrasi. Bagaimana substansi demokrasi itu bisa diwujudkan, menurut Wisnumurti, jika terpilih pemimpin yang mendapatkan dukungan dan legitimasi dari rakyat dengan proses luber dan jurdil. Sehingga dia bisa memberikan kesejahteraan untuk semua.
Sementara Komisioner KPU Provinsi Bali, IGN Agus Dharmasanjaya, mengajak bahwa mahasiswa bergabung sebagai penyelenggara Pilkada. Menurutnya, saat ini yang masih terbuka adalah sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Silahkan nanti bergabung. Tentunya bagi mahasiswa yang ber-KTP di daerah yang melaksanakan pilkada. Kami sangat senang kalau adik-adik mahasiswa berkenan bergabung secara sukarela sebagai penyelenggara Pilkada 2020,” ujarnya.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Jembrana ini juga memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020, terutama saat pencoblosan akan aman dari Covid-19. “Semua akan steril, dari penyelenggara, pemilih, TPS-nya disemprot disinfektan sebelumnya. Penyelenggaranya pakai pelindung diri. Jadi aman. Pemilihnya pakai masker, jadi aman juga. Saksi, pengawas TPS, mereka juga akan melakukan protokol kesehatan,” tegasnya.
Demikian juga logistik Pilkadanya juga dipastikan aman dari Covid-19. Menurutnya, semua logisltik pada saat pemungutan suara dijamin aman dari virus Covid-19 karena sebelumnya sudah disemprot disinfektan. (bs)