153 DESA DI BALI MASUK ZONA BAHAYA BENCANA

SOSIALISASI untuk membangun kesadaran kolektif penanggulangan bencana. (Foto: BPBD Bali)

SEBANYAK 153 desa/kelurahan di Bali masuk dalam zona bahaya bencana. Jumlah tersebut 20 persen dari total 716 jumlah desa/kelurahan di seluruh Bali. Dari 153 desa dan kelurahan yang masuk zona bahaya, 44 desa/kelurahan masuk dalam kategori tinggi.  

Meskipun jenis bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, relatif jarang terjadi di Bali, namun bila terjadi akan berdampak masif, baik korban manusia maupun materiil. Hal yang perlu digaris bawahi, bahwa memang gempa bumi dan tsunami jarang terjadi, tetapi hingga kini belum ada yang bisa mengetahui pasti kapan akan terjadi.

Oleh karena itu, kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat menjadi penentu seberapa besar risiko dapat dikurangi. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Bali, Drs. Made Rentin, AP.M.Si, menyatakan bahwa pada era digital ini, sangat mudah masyarakat mengakses pengetahuan kebencanaan. Bahkan di media massa hampir setiap hari ada saja pemberitaan masalah bencana.

“Artinya pengetahuan kebencanaan sebenarnya sudah cukup baik. Namun, yang sering menjadi kendala adalah pengetahuan kebencanaan itu belum menjadi kesadaran kolektif, baik di level komunitas/masyarakat dan dunia usaha, bahkan di level aparatur pemerintah sekalipun, termasuk di pemerintahan desa,” ujar Rentin.

Dikatakan, adanya aksi-aksi nyata untuk kesiapsiagaan, biasanya terjadi apabila tumbuhnya kesadaran. Bila hanya sekadar tahu, kata dia, cenderung tidak berhasil mendorong aksi nyata. Misalnya, semua orang berpengetahuan bahwa membuang sampah bisa menyebabkan banjir, tetapi tetap saja banyak sampah di sungai.

“Hal ini terjadi karena tidak nyambungnya antara pengetahuan dan kesadaran. Sikap yang sama juga terjadi dalam hal kebencanaan. Bahkan pada level tertentu, kesadaran baru muncul bila sudah mengalami bencana, yang berarti semua sudah terlambat,” jelas Rentin.

Oleh karena itu, berangkat dari fenomena itu, BPBD Provinsi Bali terus berupaya membangun kesadaran tentang bencana. Pelibatan masyarakat sejak perencanaan sangat penting, baik pada fase pra-bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Menurutnya, kesiapsiagaan bencana di negara ini hanya bisa dijawab dengan ketangguhan masyarakat. “Dan ketangguhan itu terjadi bila ada kesadaran kolektif. Salah satu upaya membangun kesadaran kolektif ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan,” tandas Rentin.

Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja, menjelaskan bahwa untuk tahun ini sasaran sosialisasi adalah desa/kelurahan rawan tsunami dengan peserta dari unsur perangkat desa, limnas, babinsa, bhabinkamtibmas, pecalang, sekeha teruna, PKK dan tokoh desa lainnya. Materi sosialisasi fokus pada membangun kesadaran masyarakat akan ancaman dan apa yang harus dilakukan pada level individu, keluarga dan desa dalam rangka mengurangi risiko bencana tersebut. Menurutnya,  desa pertama yang disasar adalah Desa Lebih di Kabupaten Gianyar. Nantinya sosialisasi akan berlanjut ke desa/kelurahan lain di seluruh Provinsi Bali. (bs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *